Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) dari Komisi IV, Akhmad Akbar Haka Saputra.

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) dari Komisi IV, Akhmad Akbar Haka Saputra, menyoroti lemahnya pengawasan di sejumlah Pondok Pesantren (Ponpes) yang berada jauh dari pusat kota dan berbasis asrama.

Hal itu ia sampaikan usai menghadiri audiensi di Mal Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (MPPA) Kukar, Jumat (15/08/2025) tadi.

Menurut Akbar, pengawasan terhadap Sekolah berbasis asrama harus diperketat lagi, baik Ponpes maupun Boarding School,  guna mencegah terulangnya kasus kekerasan seksual di Kukar.

Ia menambahkan, kekhawatiran terbesar adalah munculnya efek berantai apabila kasus dibiarkan.

“Untuk sekolah lain dengan sistem Boarding School, pengawasannya juga mesti diperketat. Kita harapkan tidak ada lagi kasus pelecehan seksual seperti di Ponpes Tenggarong Seberang kembali terjadi di Kukar,” ujar Akbar mempertegas kembali.

Akbar juga menyinggung kendala serius di lapangan, yakni minimnya tenaga Psikolog di Kukar. Ia menekankan perlunya peningkatan SDM, sebab menurutnya pendampingan oleh Psikolog sangat dibutuhkan agar korban tidak mengalami trauma berkepanjangan.

Mendengar usulan dari DP3A yang mendorong dibentuknya satgas perlindungan perempuan dan anak mulai dari tingkat RT. Akbar mendorong hal tersebut untuk segera dilakukan.

“Tadi ada usul mereka membentuk satgas tingkat RT dan ini inovasi yang baik dan perlu kita dukung,” pungkasnya. (Adv/Tan).